Selamat datang di steelindonesia.com,  Daftar Masuk 
 
Berita Seputar Industri Besi dan Baja

Asosiasi Minta Klarifikasi Larangan Ekspor Bijih Mineral


Kamis, 3 Mei 2012

DUDI RAHMAN

JAKARTA (IFT) - Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association) meminta pemerintah melakukan klarifikasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 7 Tahun 2012 terutama ketentuan tentang larangan ekspor bijih mineral mulai 6 Mei 2012 sesuai pasal 21 peraturan tersebut. Martiono Hadianto, Ketua Umum Asosiasi, menyatakan penerbitan Peraturan Menteri Energi No 7 tahun 2012  tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan industri pertambangan, apalagi pemerintah akan menerbitkan peraturan mengenai bea keluar untuk beberapa jenis komoditas tambang mineral.

Menurut Martiono, sebelum 6 Mei, perusahaan tambang wajib memenuhi tiga persyaratan, yaitu menyerahkan rencana kerja pembangunan pengolahan dan pemurnian (smelter) sebelum 2014 dan  menandatangani pakta integritas. Juga perusahaan tersebut tidak bermasalah (clear and clean). “Kalau perusahaan sudah memenuhi ketiga persyaratan tersebut, mulai 6 Mei 2012 sampai 2014 boleh mengekspor, namun dikenakan bea keluar,” ujar Martiono yang juga Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara,  Rabu.

Peraturan Menteri Energi No 7  tentang Peningkatan Nilai tambah tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Setelah undang-undang pertambangan tersebut terbit, banyak perusahaan tambang berlomba meningkatkan produksi dan ekspor. UU tersebut mengamanatkan pengolahan tambang mineral dan batu bara di dalam negeri paling lambat 2014 atau berarti pelarangan ekspor setelah 2014.

Hatta Rajasa, Menteri Perekonomian, sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengenakan bea keluar terhadap 14 komoditas tambang, yaitu tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, platinum, bauksit, biji besi, dan pasir besi. Juga  nikel, molibdenum, mangan, dan antimon. Aturan bea keluar tersebut dijadwalkan akan diumumkan sebelum 6 Mei.

Menurut Hatta, pengenaan bea keluar pada barang tambang bukan dimaksudkan untuk menambah penerimaan negara melainkan untuk mengendalikan ekspor komoditas tersebut.  Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menurut  Hatta telah mengamanatkan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri paling lambat 2014. “Karena itu, pemerintah mengendalikan ekspor tambang mineral mentah. Tidak boleh jor-joran. Mereka tidak boleh produksi berlebihan, sehingga merusak lingkungan," katanya.

Pemerintah menilai ada lima jenis bahan mineral yang mengalami ekspor besar-besaran, yaitu nikel, tembaga, bijih besi, pasir besi, dan bauksit. Karena itu, besaran bea keluar akan disesuaikan dengan intensitas eksplorasi yang dilakukan. Besaran bea keluar untuk 14 komoditas tambang tersebut berkisar 20%-50% yang di antaranya adalah tembaga sebesar 20% dan bauksit 50%.

Martiono mengatakan Asosiasi mendukung rencana pemerintah menerbitkan aturan mengenai bea keluar terhadap 13 komoditas tambang. Namun, Asosiasi meminta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan hendaknya terlebih dahulu mengkaji komprehensif mengingat beban fiskal perusahaan tambang saat ini sudah di atas 30% penerimaan kotor. "Harapan kami, dengan rencana keluarnya aturan bea keluar, akan segera ada klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Nomor 7 tahun 2012,” ujarnya.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Thamrin sebelumnya menyatakan pemerintah telah menyediakan alternatif dalam peraturan menteri energi tersebut bagi perusahaan tambang.

Opsi tersebut diberikan apabila para pemangku kepentingan belum bersedia untuk melaksanakan pasal 21 yang menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri itu dilarang menjual bijih mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya peraturan. "Sebenarnya dalam pasal 24 disebutkan ada perintah berkonsultasi jika tidak dapat melakukan hal itu. Jadi sebenarnya kami ingin lebih dulu ada pembicaraan," ujarnya. (*)

IFT

Steel News
SteelBB

SBB writes original, independent, global steel news and steel price information. We produce steel industry reports, conduct bespoke research, create maps and hold steel industry events around the world.


Metal Bulletin

Metal Bulletin is the leading source of the very latest global steel and metals market news, prices and expert analysis


Steel Guru

Online billet price in India, Tmt Bar Price, Rebar price, HDG, Galvanized Price in India, Cr Coil Price, cold Roll Prcie, Hr coil Price, iron ore Prcie


Steel.org

American Iron and Steel Institute


World Steel

World Steel Association


MEPS (International) LTD

MEPS (International) LTD is a leading consultancy company operating in the steel sector worldwide.


Steel Orbis

SteelOrbis is a unique e-marketplace and market intelligence provider that offers up-to-date news on the steel industry and steel trading from one single source.


Share |

Komentar Anda :



Info terkait :