TELANAIPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk tidak menganggarkan lagi pembangunan jembatan Muarasabak. Kecuali, jembatan itu sudah sesuai aturan, yakni ketinggian tiang pancang jembatan sudah sesuai yang disarankan Menteri Perhubungan RI.

“Jangan sampai dianggarkan lagi, kalau sudah masuk dalam anggaran, akan kita minta untuk tidak dicairkan,” tegas Hilalatil Badri, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, kemarin (24/2).

Menurut dia, DPRD masih mempersoalkan pembangunan jembatan Muarasabak. Persoalan terletak pada ketinggian jembatan dari arus pasang Sungai Batanghari. Dewan tetap mengacu pada aturan teknis pembangunan Jembatan.

Menteri Perhubungan RI melalui Dirjen Perhubungan Laut, merekomendasikan agar ketinggian Jembatan Muarasabak yang semula 12 meter, dinaikkan menjadi 18 meter dari arus pasang Sungai Batanghari.

Sementara, jembatan itu sudah mulai dibangun oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur  (Tanjab Timur). Pembangunan sampai pendirian tiang pancang setinggi 12 meter menggunakan dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 30 miliar.

Pembangunan tahap pertama diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 50 hingga Rp 60 miliar. Selain pembangunan tiang pancang untuk pondasi, dalam tahap pertama ada pula kegiatan pembuatan jembatan pendekat. Proyek multiyears itu ditargetkan selesai akhir 2010 mendatang dengan total anggaran Rp 225 miliar.

Jembatan pendekat dibangun dengan konstruksi beton dengan panjang masing-masing kiri  (dari Muarasabak Barat)  215 meter dan kanan (Muarasabak Timur)  215 meter dengan total sekitar 430 meter.

Penggunaan dana APBD Provinsi Jambi dalam pembangunan tahapan pertama tiang pancang itu, juga disesali Hilalatil. “Seharusnya dalam pembangunan pondasi tidak perlu minta bantuan Pemprov, kecuali jika sudah mulai tahapan kedua,” sesalnya.

Usai berdialog dengan wartawan, Komisi III langsung menuju Tanjab Timur melihat perkembangan pembangunan tahapan I jembatan Muarasabak. Rencananya, jika pembangunan tahap I selesai, dilanjutkan pembangunan tahap II, yakni pembuatan kerangka lengkungan baja atau jembatan utama. Panjang jembatan utama atau lengkungan 165 meter, ditambah 55 meter panjang jembatan antara jembatan utama dan jembatan pendekat.

Usai melakukan Kunker di jembatan Muarasabak, dijadwalkan Kamis (25/2) Komisi III memanggil Bupati Tanjabtim, Dinas Kimpraswil, Dinas Perhubungan dan asosiasi pelayaran. Dewan akan mempertegas kepada Pemkab Tanjab Timur untuk merubah ketinggian tiang pancang atau freeboard dari 12 meter menjadi 18 meter. “Tidak ada solusi lain, kita tetap konsisten mempertinggi tiang pancang itu,” tandasnya.

Sikap ngotot Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi itu, punya alasan kuat. Dengan ketinggian jembatan hanya 12 meter, arus transportasi sungai otomatis akan terganggu. Kapal-kapal pengangkut barang yang akan berlabuh di Pelabuhan Talang Duku, akan sulit lewat di bawah jembatan itu.

Dampaknya jadi panjang. Gara-gara kapal tak bisa masuk ke Pelabuhan Talang Duku, distribusi barang ke Kota Jambi akan terganggu. Efeknya, seluruh kebutuhan barang warga Kota Jambi jadi tak bisa terpenuhi. Barang-barang bakal langka dan mahal. Buntutnya, terjadi ekonomi biaya tinggi (EBT) di Kota Jambi.

Sementara, Pelabuhan Muarasabak, hingga kini belum bisa dimanfaatkan. Kenapa? Soalnya, arus armada angkut barang dari Pelabuhan Muarasabak ke Kota Jambi via Jembatan Batanghari II, belum bisa digunakan secara maksimal. Dengan begitu, distributor besar di Kota Jambi mau tidak mau tetap memakai jalur sungai sebagai pilihan transportasi barang.(nas)